EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
431 Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
432 Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak1
433 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Aparat Penegak Hukum tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan
434 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Peraturan Menteri PPPA tentang Strategi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender di Pengungsian
435 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan Korban KDRT
436 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi SDM P2TP2A tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT
437 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
438 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan
439 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
440 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilihan Umum
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak