Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO
UNIT KERJA
PRODUK HUKUM
CAPAIAN
61
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Peraturan Menteri PPPA tentang Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
62
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Peraturan Menteri PPPA tentang Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
63
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
64
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
65
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Lembaga Wahid tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan di Desa Damai
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
66
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan
Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Grab Teknologi Indonesia tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
67
Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Grab Teknologi Indonesia tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
68
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Universitas Padjajaran tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
69
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri, Kemen PPPA, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
70
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana
Proses PAK
B03
-
B06
-
B09
-
B12
-
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak