EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
| NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 51 | Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri |
|
| 52 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan |
|
| 53 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana |
|
| 54 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas |
|
| 55 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak |
|
| 56 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat |
|
| 57 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan |
|
| 58 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
|
| 59 | Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak | Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Penguatan Sinergisitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana |
|
| 60 | Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan | Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak |
|
