EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
91 Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perjanjian Kerja Sama antara TikTok Pte.Ltd dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
92 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan
93 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Kondisi Orang Tua
94 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
95 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan
96 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual
97 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
98 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiati, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan
99 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri
100 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gedung Kemen PPPA Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
admin@jdih.kemenpppa.go.id
Copyright © 2026 JDIH Kemen PPPA