EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
| NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 121 | Inspektorat | Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penguatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
|
| 122 | Inspektorat | Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
|
| 123 | Inspektorat | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota |
|
| 124 | Inspektorat | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |
|
| 125 | Inspektorat | Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemen PPPA |
|
| 126 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik |
|
| 127 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus |
|
| 128 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring |
|
| 129 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Koordinasi Layanan Penanganan Korban Perempuan dan Anak |
|
| 130 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak |
|
