EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
341 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kualitas Keluarga
342 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
343 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender melalui Penerapan Indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
344 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih pada Pemilihan Umum
345 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Perdesaan/Kelurahan
346 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
347 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum
348 Sesdep Bidang Kesetaraan Gender Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
349 Sesdep Bidang Kesetaraan Gender Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah
350 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak