EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
391 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Aparat Penegak Hukum tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan
392 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Peraturan Menteri PPPA tentang Strategi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender di Pengungsian
393 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan Korban KDRT
394 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi SDM P2TP2A tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT
395 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
396 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan
397 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
398 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilihan Umum
399 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Komisi Pemilihan Umum tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
400 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak