EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
| NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 291 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender |
|
| 292 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan |
|
| 293 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kualitas Keluarga |
|
| 294 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi |
|
| 295 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender melalui Penerapan Indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
|
| 296 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih pada Pemilihan Umum |
|
| 297 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Perdesaan/Kelurahan |
|
| 298 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota |
|
| 299 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum |
|
| 300 | Sesdep Bidang Kesetaraan Gender | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan |
|
