EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
331 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik tentang Publikasi Pembangunan Kualitas Keluarga
332 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender
333 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan
334 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kualitas Keluarga
335 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
336 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender melalui Penerapan Indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
337 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih pada Pemilihan Umum
338 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Perdesaan/Kelurahan
339 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
340 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak