DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
191 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Wahana Visi Indonesia Penguatan Kapasitas Fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak Isi Form
192 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Bilna (Orami) tentang Sinergitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga Isi Form
193 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kemen PPPA tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Isi Form
194 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Isi Form
195 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Isi Form
196 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Isi Form
197 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin Isi Form
198 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Indeks Pengarusutamaan Gender Isi Form
199 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Isi Form
200 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Grand Design Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Pengambilan Keputusan Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak