TEMATIK
Informasi Hukum | Tematik Peraturan | Perlindungan Hak Perempuan
Perlindungan Hak Perempuan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum terkait Perlindungan Hak Perempuan


Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 91 dari 99

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor MoU.24/02.01/KS.01/IV/2025 Tahun 2025

Sinergisitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Berbasis Masyarakat

291 467
Download

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 92 dari 99

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 034/Setmen.Birohk/KL.01/06/2025 Tahun 2025

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

157 518
Download

Perjanjian kerjasama 93 dari 99

Perjanjian kerjasama Nomor 041/Setmen.Birohh/KL.01 /09/2025 Tahun 2025

Program Percontohan (Pilot Project) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perempuan Perawat Lansia (Caregiver) Yang Kompeten, Terlindungi, Dan Prosedural Ke Singapura

294 531
Download

Perjanjian kerjasama 94 dari 99

Perjanjian kerjasama Nomor 27/36/PKS/DGS/2025 Tahun 2025

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Perempuan

260 413
Download

Surat Edaran Menteri 95 dari 99

Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025

2777 1886
Download

Keputusan Menteri 96 dari 99

Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2026

Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional

291 474
Download

Keputusan Sekretaris Kementerian 97 dari 99

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 45 Tahun 2026

Tim Pengelola E-Learning Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

58 245
Download

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 98 dari 99

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 007/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026 Tahun 2026

Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Literasi Dan Inklusi Keuangan

33 352
Download

Undang-undang 99 dari 99

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2026

Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

52 51
Download

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak