Filter Pencarian
Peraturan Menteri 61 dari 568
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perjanjian kerjasama 62 dari 568
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 003/Setmen.Birohh/KL.01 /02/2025 Tahun 2025
Kerja Sama Proyek Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Pekerja Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 63 dari 568
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 17/M/HKM.07.01/II/2025 Tahun 2025
Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 64 dari 568
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 2 Tahun 2025
Penyesuaian Pola Kerja Setelah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 65 dari 568
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 004/Men/KL.01/02/2025 Tahun 2025
Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pengurus Besar Nahdatul UlamaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 66 dari 568
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 1 Tahun 2025
Satuan Biaya Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keputusan Sekretaris Kementerian 67 dari 568
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 169 Tahun 2024
Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
Perjanjian kerjasama 68 dari 568
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 021/Setmen.Birohh/KL.01/ 12/2024 Tahun 2024
Peran Serta Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Permodalan Nasional MadaniNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 69 dari 568
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 020/Setmen.Birohh/KL.01/ 12/2024 Tahun 2024
Peran Serta Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Permodalan Nasional MadaniNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 70 dari 568
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 016/Men/KL.0 I / 11 /2024 Tahun 2024
Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Siber dan Sandi NegaraPerjanjian kerjasama 71 dari 568
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 019/Setmen.Birohh/KL.01/ 12/2024 Tahun 2024
Optimalisasi Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Grab Teknologi IndonesiaKeputusan Menteri 72 dari 568
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 209 Tahun 2024
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 73 dari 568
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024
Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana
Keputusan Menteri 74 dari 568
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 196 Tahun 2024
Tim Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 75 dari 568
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 400,9/4165/S Tahun 2024
Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
