Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak