Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Hari Rabu tanggal 18 November 2022 bertempat di  Hotel AOne Jakarta memfasitasi kegiatan Harmonisasi RpermenPPPA Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Narasumber Kegiatan

Kegiatan harmonisasi inimenghasilkan kesepakatan berupa:

1. Reformulasi Pasal 1 (Ketentuan Umum) angka 7 dan 9;
2. Menambahkan 2 (dua) Ketentuan Umum mengenai Perjanjian Dalam Negeri dan Perjanjian Luar Negeri;
3. Reformulasi Pasal 6;
4. Menyesuaikan pengacuan pada Pasal 11;
5. Menyesuaikan pengacuan pada Pasal 12;
6. Reformulasi Pasal 13;
7. Menambahkan substansi ‘surat pernyataan tanggung jawab mutlak’ dalam Pasal 17 ayat (4);
8. Reformulasi Pasal 35;
9. Reformulasi Pasal 39;
10. Reformulasi Pasal 74;
11. Reformulasi Pasal 77;
12. Reformulasi Pasal 79;
13. Reformulasi Pasal 80;
14. Reformulasi Pasal 82 (Ketentuan Peralihan);
15. Menyesuaikan dengan teknik yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
16. Penetapan Peraturan Menteri ini tidak menggunakan mekanisme sebagaimaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.