DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
211 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring Isi Form
212 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Koordinasi Layanan Penanganan Korban Perempuan dan Anak Isi Form
213 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Isi Form
214 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak Isi Form
215 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Isi Form
216 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Isi Form
217 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pelindungan Perempuan Pekerja Migran Isi Form
218 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Isi Form
219 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Respon Cepat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Isi Form
220 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak