DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
201 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023 Isi Form
202 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 Isi Form
203 Biro Data dan Informasi Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfataan Kependudukan dan KTP Elektronik Isi Form
204 Inspektorat Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penguatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Isi Form
205 Inspektorat Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Isi Form
206 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Isi Form
207 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Isi Form
208 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemen PPPA Isi Form
209 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Isi Form
210 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak