Kode Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Curi Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Panitia Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sinergisitas dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Sinergisitas Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga, dan Perlindungan Anak

Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Perempuan dan Anak

Peningkatan Layanan SAPA 129

Pelaksanaan Upacara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kerja Sama Proyek Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Pekerja Anak

Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pembangunan Daerah Tertinggal