Filter Pencarian
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 466 dari 781
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 24 Tahun 2021
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Surat Edaran 467 dari 781
Berlaku
Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021
Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 468 dari 781
Tidak Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor Kep-503/DP-MUI/III/2 Tahun 2021
Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Majelis Ulama Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKeputusan Menteri 469 dari 781
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 39 Tahun 2021
Penetapan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 470 dari 781
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Surat Edaran 471 dari 781
Berlaku
Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 472 dari 781
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 21 Tahun 2021
Perubahan Atas Surat Edaran Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 473 dari 781
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 20 Tahun 2021
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Keputusan Menteri 474 dari 781
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 34 Tahun 2021
Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial
475 dari 781
Berlaku
Nomor 33 Tahun 2021
Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024
Keputusan Menteri 476 dari 781
Tidak Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 31A Tahun 2021
Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021
Keputusan Menteri 477 dari 781
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2021
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021
Keputusan Menteri 478 dari 781
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 2021
Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021
Keputusan Menteri 479 dari 781
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 27 Tahun 2021
Pembentukan Tim Efektif Penyusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tugas Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 480 dari 781
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 19 Tahun 2021
Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
