Filter Pencarian
Perjanjian kerjasama 421 dari 781
Tidak Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 05/Setmen/KL.01/03/2021 Tahun 2021
Peran Serta Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PT. TokopediaPerjanjian kerjasama 422 dari 781
Tidak Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 18/Setmen/KL.01/09/2021 Tahun 2021
Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Perempuan, Anak, dan Keluarga
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Narkotika NasionalPerjanjian kerjasama 423 dari 781
Tidak Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 08/D.PHA/KL.01/04/2021 Tahun 2021
Penguatan Kapasitas Fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Wahana Visi IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 424 dari 781
Tidak Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 104 Tahun 2021 Tahun 2021
Penguatan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 425 dari 781
Tidak Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 11/Setmen/KL.01/05/2021 Tahun 2021
Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Sayangi Tunas CilikPerjanjian kerjasama 426 dari 781
Tidak Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 9/D.PHA/KL.01/04/202 Tahun 2021
Sinergisitas Pengasuhan Berbasis Rak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PT BilnaPerjanjian kerjasama 427 dari 781
Tidak Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 015/Setmen/KL.01/08/ Tahun 2021
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Radikalisme Dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak The Asian Muslim Action Network IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 428 dari 781
Tidak Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 17/Men/KL.01/09/2021 Tahun 2021
Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Narkotika NasionalPerjanjian kerjasama 429 dari 781
Tidak Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 012/Setmen/KL.01/06/ Tahun 2021
Peran Serta Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PT Permodalan Nasional Madani (PERSERO)Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 430 dari 781
Tidak Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 021/Men/KL.01/ 10/20 Tahun 2021
Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Agama Khonghucu
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Majelis Tinggi Agama Khonghucu IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 431 dari 781
Tidak Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 019/Men/KL.01/09/202 Tahun 2021
Peningkatan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian SosialNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 432 dari 781
Tidak Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 014/Men/KL.01/07/202 Tahun 2021
Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komisi Penyiaran IndonesiaKeputusan Menteri 433 dari 781
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 2021
Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Kesetaraan Gender
Keputusan Menteri 434 dari 781
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 17A Tahun 2021
Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Ketua Harian 435 dari 781
Berlaku
Peraturan Ketua Harian Nomor 1 Tahun 2021
Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat
