Filter Pencarian
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 121 dari 485
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 1 Tahun 2023
Satuan Biaya Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 122 dari 485
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 040/Men/KL.01/11/2022 Tahun 2022
Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian AgamaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 123 dari 485
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 21 Tahun 2022
Pelaksanaan Umpan Balik Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perjanjian kerjasama 124 dari 485
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor TF.JKT/ECED/PKS/XII/467 Tahun 2022
Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia
Yayasan Bhakti Tanoto Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPeraturan Menteri 125 dari 485
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri 126 dari 485
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022
Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Peraturan Menteri 127 dari 485
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 128 dari 485
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 034/Men/KL.01/09/2022 Tahun 2022
Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Universitas WarmadewaPerjanjian kerjasama 129 dari 485
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 12/PKS.VI/PIP/2022 Tahun 2022
Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender Melalui Pembiayaan Ultra Mikro
Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPerjanjian kerjasama 130 dari 485
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 009/ Setmen.Birohh/KL.02/04/2022 Tahun 2022
Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak United Nation Children Funds IndonesiaPerjanjian kerjasama 131 dari 485
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 014/Setmen.Birohh/KL.01/7/2022 Tahun 2022
Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Wahana Visi IndonesiaPerjanjian kerjasama 132 dari 485
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 06/PKS/KPAI/IV/2022 Tahun 2022
Sinergi Advokasi Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 133 dari 485
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 001/Setmen.Birohh/KL.01/2/2022 Tahun 2022
Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 134 dari 485
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 012/Men/KL.01/6/2022 Tahun 2022
Sinergisitas Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 135 dari 485
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 008/Men/KL.01/4/2022 Tahun 2022
Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme