PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak pemberdayaan perempuan
Filter Pencarian

Peraturan Presiden 511 dari 525

Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

109 378

Undang-undang 512 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Pornografi

145 602

Peraturan Pemerintah 513 dari 525

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

136 1384

Undang-undang 514 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

238 607

Undang-undang 515 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

223 876

Undang-undang 516 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

261 1320

Undang-undang 517 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

330 771

Keputusan Presiden 518 dari 525

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

1797 867

Undang-undang 519 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

343 776

Undang-undang 520 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

138 585

Undang-undang 521 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

234 617

Undang-undang 522 dari 525

Berlaku

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958

152 531

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen 523 dari 525

Berlaku

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen

1316 1765

Peraturan Kolonial 524 dari 525

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 620 Tahun 1921

Nadere wijziging van de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 129 nopens de regeling van deh privaatrecherlijken toestand der Chineezen

466 639

Peraturan Kolonial 525 dari 525

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 158 Tahun 1896

Koninklijke machtiging tit wijziging van de laatste alinea van artikel 2 letter van het besluit in Staatsblad 1895 no 268

347 475

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak