PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

tunjangan kinerja anak kota layak anak
Filter Pencarian

Keputusan Menteri 256 dari 502

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2021

Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021

74 441

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 257 dari 502

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 25 Tahun 2021

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Pada Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

46 299

Peraturan Pemerintah 258 dari 502

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021

Perlindungan Khusus Bagi Anak

378 801

Keputusan Sekretaris Kementerian 259 dari 502

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 200 Tahun 2021

Kelompok Kerja Penyusunan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

42 536

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 260 dari 502

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 24 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

34 389

Surat Edaran 261 dari 502

Berlaku

Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021

Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

34 265

Keputusan Menteri 262 dari 502

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 39 Tahun 2021

Penetapan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

40 524

Peraturan Menteri 263 dari 502

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

525 678

Surat Edaran 264 dari 502

Berlaku

Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

33 295

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 265 dari 502

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 21 Tahun 2021

Perubahan Atas Surat Edaran Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

59 465

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 266 dari 502

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 20 Tahun 2021

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

38 413

Keputusan Menteri 267 dari 502

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 34 Tahun 2021

Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial

47 554

268 dari 502

Berlaku

Nomor 33 Tahun 2021

Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

34 631

Keputusan Menteri 269 dari 502

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2021

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021

32 343

Keputusan Menteri 270 dari 502

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 2021

Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021

41 425

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak