PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Keputusan Menteri 106 dari 176

Tidak Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 27 Tahun 2020

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

109 697

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 107 dari 176

Tidak Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor B-72/MOU/KPPPA/08/20 Tahun 2019

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepolisian Negara Republik Indonesia
245 1137

Peraturan Menteri 108 dari 176

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019

Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

269 1265

Peraturan Menteri 109 dari 176

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019

Penyelenggaraan Forum Anak

1394 1786

Perjanjian kerjasama 110 dari 176

Tidak Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 68/PKS/Asdep4/DepII/ Tahun 2019

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Lembaga Wahid
195 894

Perjanjian kerjasama 111 dari 176

Tidak Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 58/PKS/Asdep3/DepIV. Tahun 2019

Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (Pilot Project Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Lumbung Pangan Indonesia
178 873

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 112 dari 176

Tidak Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 57/MoU/Asdep3/DepIV. Tahun 2019

Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Lumbung Pangan Indonesia
250 1315

Peraturan Menteri 113 dari 176

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019

Peta Bisnis Proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

182 757

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 114 dari 176

Tidak Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 4/set/KPP-PA/DV/02/2 Tahun 2019

Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dewan Pers
166 988

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 115 dari 176

Tidak Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 10/Set/KPPPA/DIV/04/ Tahun 2019

Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Wahana Visi Indonesia
157 778

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 116 dari 176

Tidak Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 12/KPPPA/Roren&Data/ Tahun 2019

Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
218 941

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 117 dari 176

Tidak Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 23/KPP-PA/DV/06/2019 Tahun 2019

Peran Serta Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
166 908

Peraturan Pemerintah 118 dari 176

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

2531 2047

Peraturan Menteri 119 dari 176

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

209 928

Peraturan Menteri 120 dari 176

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

810 1995

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak