PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 106 dari 615

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 100.3.7.1/120/2025 Tahun 2025

Percepatan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
168 519

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 107 dari 615

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 029/Men/KL.01/05/2025 Tahun 2025

Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
175 529

Surat Edaran Bersama 108 dari 615

Berlaku

Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2025

Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta dan Masyarakat

2025 1308

Keputusan Menteri 109 dari 615

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 2025

Penugasan Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping Kegiatan pada Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak

211 521

Surat Edaran Menteri 110 dari 615

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2025

Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

518 862

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 111 dari 615

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor M.HH-9.HH.04.05 Tahun 2025 Tahun 2025

Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
200 491

Keputusan Menteri 112 dari 615

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2025

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

1796 830

Keputusan Menteri 113 dari 615

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 45 Tahun 2025

Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025

1206 966

Keputusan Menteri 114 dari 615

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2025

Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Nasional Tahun 2025

952 603

Keputusan Menteri 115 dari 615

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 39A Tahun 2025

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

162 395

Keputusan Sekretaris Kementerian 116 dari 615

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 70 Tahun 2025

Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

143 550

Keputusan Sekretaris Kementerian 117 dari 615

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 69 Tahun 2025

Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

163 568

Peraturan Menteri 118 dari 615

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1544 1634

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 119 dari 615

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 02/MEN-KP/KB/IV/2025 Tahun 2025

Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
297 623

Perjanjian kerjasama 120 dari 615

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor PRJ-3/IP/2025 Tahun 2025

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berperspektif Gender melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pusat Invetasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
306 458

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak