Filter Pencarian
Perjanjian kerjasama 61 dari 605
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 27/36/PKS/DGS/2025 Tahun 2025
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Perempuan
Bank Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaKeputusan Sekretaris Kementerian 62 dari 605
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 75 Tahun 2025
Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahu 2025
Keputusan Menteri 63 dari 605
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 96 Tahun 2025
Tim Koordinasi Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Peraturan Presiden 64 dari 605
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025
Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029
Perjanjian kerjasama 65 dari 605
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 041/Setmen.Birohh/KL.01 /09/2025 Tahun 2025
Program Percontohan (Pilot Project) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perempuan Perawat Lansia (Caregiver) Yang Kompeten, Terlindungi, Dan Prosedural Ke Singapura
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik IndonesiaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 66 dari 605
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 8 Tahun 2025
Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Situasi dan Kondisi Terjadinya Penyampaian Aspirasi Masyarakat
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 67 dari 605
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 037/Men/KL.01/08/2025 Tahun 2025
Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaSurat Edaran Menteri 68 dari 605
Berlaku
Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2025
Implementasi Pencatatan Aduan Melalui Aplikasi Simfoni PPA Versi 3 Modul Pengelolaan Tiket Pengaduan
Keputusan Menteri 69 dari 605
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2025
Borang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 70 dari 605
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 030/Men/KL.01 /05/2025 Tahun 2025
Sinergitas Percepatan Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi SelatanKeputusan Sekretaris Kementerian 71 dari 605
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 73 Tahun 2025
Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025
Perjanjian kerjasama 72 dari 605
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 05/VIII/PKS/FTST/2025 Tahun 2025
Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaKeputusan Menteri 73 dari 605
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2025
Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keputusan Menteri 74 dari 605
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 85 Tahun 2025
Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025
Perjanjian kerjasama 75 dari 605
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 100.4.7.1/9420/DUKCAPIL Tahun 2025
Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Serta Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
