Filter Pencarian
Undang-undang 512 dari 575
Berlaku
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Presiden 514 dari 575
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Peraturan Menteri 515 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2014 Kepada 12 (Dua Belas) Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
Peraturan Menteri 516 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerrintahan Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 518 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013
Panduan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Daerah
Peraturan Menteri 519 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013
Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif
Peraturan Menteri 520 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012
Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 521 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2012
Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Peraturan Menteri 522 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2012
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Peraturan Menteri 523 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Peraturan Menteri 524 dari 575
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012
Pelimpahan wewenang kepada gubernur dalam pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2012
