PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

tunjangan kinerja anak kota layak anak
Filter Pencarian

Peraturan Presiden 481 dari 495

Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

31 199

Undang-undang 482 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Pornografi

54 431

Peraturan Pemerintah 483 dari 495

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

43 806

Undang-undang 484 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

182 453

Undang-undang 485 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

92 489

Undang-undang 486 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

125 925

Undang-undang 487 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

194 523

Keputusan Presiden 488 dari 495

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

972 586

Undang-undang 489 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

181 512

Undang-undang 490 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

48 416

Undang-undang 491 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

141 444

Undang-undang 492 dari 495

Berlaku

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958

50 348

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen 493 dari 495

Berlaku

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen

730 883

Peraturan Kolonial 494 dari 495

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 620 Tahun 1921

Nadere wijziging van de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 129 nopens de regeling van deh privaatrecherlijken toestand der Chineezen

256 426

Peraturan Kolonial 495 dari 495

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 158 Tahun 1896

Koninklijke machtiging tit wijziging van de laatste alinea van artikel 2 letter van het besluit in Staatsblad 1895 no 268

186 344

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak