Filter Pencarian
Peraturan Menteri 481 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019
Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri 482 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019
Kode Etik Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 483 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019
Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 484 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Keputusan Menteri 485 dari 585
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 26 Tahun 2018
Porgram Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018
Peraturan Menteri 486 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018
Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 487 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 488 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 489 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Peraturan Menteri 490 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018
Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 491 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018
Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah Diundangkan di Jakarta
Peraturan Menteri 492 dari 585
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018
Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah 495 dari 585
Berlaku
