PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 31 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 001/Men/KL.01/02/2026 Tahun 2025

Sinergitas Percepatan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
67 189

Keputusan Sekretaris Kementerian 32 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 173 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

51 148

Keputusan Sekretaris Kementerian 33 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 174 Tahun 2025

Tim Pelaksana Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

42 134

Keputusan Sekretaris Kementerian 34 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 172 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

39 139

Surat Edaran Menteri 35 dari 602

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Penyediaan Layanan Rumah Perlindungan Pegawai/Pekerja Perempuan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

107 221

Peraturan Menteri 36 dari 602

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

699 2547

Peraturan Menteri 37 dari 602

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

777 1054

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 38 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 35/HK.05-NK/01/2025 Tahun 2025

Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Komisi Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
92 269

Perjanjian kerjasama 39 dari 602

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 048/Setmen.Birohk/KL.01/12/2025 Tahun 2025

Penyebarluasan Informasi Publik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PT Hikmah Cakra Mulia
102 315

Surat Edaran Menteri 40 dari 602

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025

2717 1739

Perjanjian kerjasama 41 dari 602

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 044/Setmen.Birohh/KL.01 /10/2025 Tahun 2025

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Standardisasi Nasional
102 287

Keputusan Sekretaris Kementerian 42 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 156 Tahun 2025

Tim Kerja Manajemen Talenta Apartur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

130 344

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 43 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Sumatera Utara
1 385

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 44 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
253 512

Keputusan Menteri 45 dari 602

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2025

Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia

371 614

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak