PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 31 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 001/Men/KL.01/02/2026 Tahun 2025

Sinergitas Percepatan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
73 197

Keputusan Sekretaris Kementerian 32 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 173 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

59 153

Keputusan Sekretaris Kementerian 33 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 174 Tahun 2025

Tim Pelaksana Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

50 137

Keputusan Sekretaris Kementerian 34 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 172 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

46 145

Surat Edaran Menteri 35 dari 602

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Penyediaan Layanan Rumah Perlindungan Pegawai/Pekerja Perempuan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

118 223

Peraturan Menteri 36 dari 602

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

736 2577

Peraturan Menteri 37 dari 602

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

822 1112

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 38 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 35/HK.05-NK/01/2025 Tahun 2025

Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Komisi Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
98 280

Perjanjian kerjasama 39 dari 602

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 048/Setmen.Birohk/KL.01/12/2025 Tahun 2025

Penyebarluasan Informasi Publik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PT Hikmah Cakra Mulia
110 319

Surat Edaran Menteri 40 dari 602

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025

2728 1747

Perjanjian kerjasama 41 dari 602

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 044/Setmen.Birohh/KL.01 /10/2025 Tahun 2025

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Standardisasi Nasional
109 289

Keputusan Sekretaris Kementerian 42 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 156 Tahun 2025

Tim Kerja Manajemen Talenta Apartur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

138 348

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 43 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Sumatera Utara
1 389

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 44 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
262 518

Keputusan Menteri 45 dari 602

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2025

Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia

396 641

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak