PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 31 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 001/Men/KL.01/02/2026 Tahun 2025

Sinergitas Percepatan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
72 195

Keputusan Sekretaris Kementerian 32 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 173 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

56 150

Keputusan Sekretaris Kementerian 33 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 174 Tahun 2025

Tim Pelaksana Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

47 135

Keputusan Sekretaris Kementerian 34 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 172 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

45 142

Surat Edaran Menteri 35 dari 602

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Penyediaan Layanan Rumah Perlindungan Pegawai/Pekerja Perempuan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

113 221

Peraturan Menteri 36 dari 602

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

720 2554

Peraturan Menteri 37 dari 602

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

796 1085

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 38 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 35/HK.05-NK/01/2025 Tahun 2025

Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Komisi Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
97 271

Perjanjian kerjasama 39 dari 602

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 048/Setmen.Birohk/KL.01/12/2025 Tahun 2025

Penyebarluasan Informasi Publik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PT Hikmah Cakra Mulia
108 317

Surat Edaran Menteri 40 dari 602

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025

2724 1742

Perjanjian kerjasama 41 dari 602

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 044/Setmen.Birohh/KL.01 /10/2025 Tahun 2025

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Standardisasi Nasional
108 288

Keputusan Sekretaris Kementerian 42 dari 602

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 156 Tahun 2025

Tim Kerja Manajemen Talenta Apartur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

136 345

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 43 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Sumatera Utara
1 386

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 44 dari 602

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
258 512

Keputusan Menteri 45 dari 602

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2025

Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia

385 621

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak