EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
221 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
222 Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
223 Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha
224 Asdep Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
225 Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
226 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Wahana Visi Indonesia Penguatan Kapasitas Fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak
227 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Bilna (Orami) tentang Sinergitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga
228 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Nota Kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kemen PPPA tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
229 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
230 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak