Peraturan Internal
Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum terkait Kebijakan Internal Kemen PPPA
Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen 1 dari 635
Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945
Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen
Peraturan Menteri 2 dari 635
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 3 dari 635
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012
Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 4 dari 635
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 5 dari 635
Diubah
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Menteri 6 dari 635
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2010
Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia
Peraturan Menteri 7 dari 635
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagamgan Orang
Peraturan Menteri 8 dari 635
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2010
Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat
Peraturan Menteri 9 dari 635
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2010
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri 10 dari 635
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 11 dari 635
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2009
Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten/Kota
