Sekretariat Kementerian melalui Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat memfasilitasi Pertemuan Internal untuk percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring. Pertemuan kali ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan antara Kemen PPPA, Kemenkominfo, UNICEF, ECPAT Indonesia, dan International Telecommunication Union pada hari Senin, 26 Juni 2023 yang juga bertempat di Hotel 101 Bogor.

RPerpres tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring ini telah ditetapkan sebagai usulan Progsun Tahun 2023 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Presiden Tahun 2023, sehingga harus diselesaikan pada tahun 2023.

Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat berdasarkan penilaian B03 Sirenkum BPHN, RPerpres Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring ini belum mencapai target penyusunan SK PAK, kemudian target B06 Sirenkeum berupa terselesaikannya Rapat PAK juga belum tercapai. Sehingga diperlukan adanya langkah-langkah percepatan agar RPerpres ini dapat diselesaikan tahun ini.

Adapun materi muatan yang akan diatur dalam RPerpres ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 meliputi:

1. Stranas PKTP sejalan dengan pencapaian Arahan Presiden pada tanggal 9 Januari 2020 terkait percepatan penurunan kekerasan terhadap perempuan;
2. Arah kebijakan dan strategi;
3. Koordinasi kelembagaan lintas sektor oleh tim koordinasi perlindungan anak;
4. Peran serta masyarakat;
5. Pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
6. Pendanaan.

Namun demikian, materi muatan tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan dinamika pembahasan. Sehingga kami mohon agar Bapak/Ibu dapat secara aktif memberikan masukan, agar negara dapat benar-benar hadir dalam memberikan perlindungan bagi anak di ranah daring.