Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan sekaligus sosialisasi pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemen PPPA tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta (Jum’at, 04 /11) secara hybrid. Selain website, JDIH Kemen PPPA juga dapat diakses melalui smartphone berbasis android dan IOS. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam sambutannya menyatakan pengembangan Website JDIH Kemen PPPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan Informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Foto bersama dengan pesera dan Kapus JDIHN

“Untuk mendukung reformasi hukum seperti yang telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo maka diperlukan terobosan dan inovasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menyebarluaskan informasi hukum kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas secara efektif dan efisien. Pengembangan JDIH dilakukan untuk memberikan akses yang mudah kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, juga diharapkan dapat semakin mengangkat isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengingat isu-isu ini merupakan isu yang kompleks, multisektoral dan terus berubah berdasarkan waktu,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA berharap berbagai kebijakan hukum yang tersedia di JDIH Kemen PPPA dapat tersosialisasi dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar tingkat pemahaman dan kesadaran hukum semua pihak terkait dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala Pusat JDHI Nasional, Nofli memberikan apresiasi atas pelaksanaan peluncuran website dan aplikasi JDIH Kemen PPPA terutama terkait dengan menu pencarian yang lebih memudahkan pengguna dalam mencari produk hukum, jadi pengguna bisa memasukan kata apa saja yang diketahui tidak perlu sesuai dengan judul lengkap produk hukumnya. Nofli berharap Kemen PPPA dapat lebih meningkatkan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai Permenkunham No.8 tahun 2019 tentang standar pengeloaan dokumen dan informasi hukum beseta 3 lampiran penyerta. 

JDIH Kemen PPPA merupakan bagian dari JDIH Nasional sebagai upaya perwujudan konsep satu data. Pengembangan JDIH KemenPPPA Tahun 2022 ini meliputi  perubahan tampilan website agar lebih mudah di gunakan, perubahan meta data dan penambahan fitur monografi hukum, putusan pengadilan, penelitian dan pengkajian hukum, serta survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu beberapa inovasi yang kami lakukan dalam pengembangan website JDIH KemenPPPA Tahun 2022 ini diantaranya penambahan fitur pengajuan usulan program legislasi secara online, penambahan fitur evaluasi program legisasi, penambahan fitur pengajuan harmonisasi Peraturan secara online serta penambahan fitur Partisipasi Masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Sumber: Rilise Kemen PPPA