Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di lingkungan Kemen PPPA, Biro Hukum dan Kerja Sama melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis 11 Desember 2025 di Ruangan Ahmad Dahlan Lt. 3 Gedung Kemen PPPA

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperspektif gender dan peduli anak, perlu dilakukan analisis, evaluasi, dan monitoring secara berkala.

Pada pertemuan ini di buka oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama dengan peserta seluruh Anggota Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang terdiri dari seluruh Fungsional Analis Hukum, Analis Kebijakan dan Fungsional lainnya yang mewakili Satuan Kerja di Lingkungan KemenPPPA.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini diawali dengan mendengarkan materi dari Ibu Widya Oesman, S.H.,M.H selaku Analis Hukum Ahli Muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan selanjutnya dilakukan proses Analisis dan Evaluasi atas 3 Peraturan Menteri yaitu: 
1.    Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
2.    Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; dan
3.    Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.