PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Peraturan Pemerintah 736 dari 749

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

214 1867

Undang-undang 737 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

488 856

Undang-undang 738 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

712 2065

Undang-undang 739 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

486 6111

Undang-undang 740 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

561 1040

Keputusan Menteri 741 dari 749

Tidak Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 26/KEP/MENPERTA/IX/1 Tahun 1998

Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Peranan Wanita

155 827

Keputusan Presiden 742 dari 749

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

2625 1308

Undang-undang 743 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

863 1120

Undang-undang 744 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

189 800

Undang-undang 745 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

452 936

Undang-undang 746 dari 749

Berlaku

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958

304 769

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen 747 dari 749

Berlaku

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen

3034 2866

Peraturan Kolonial 748 dari 749

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 620 Tahun 1921

Nadere wijziging van de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 129 nopens de regeling van deh privaatrecherlijken toestand der Chineezen

828 1049

Peraturan Kolonial 749 dari 749

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 158 Tahun 1896

Koninklijke machtiging tit wijziging van de laatste alinea van artikel 2 letter van het besluit in Staatsblad 1895 no 268

488 709

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak