Filter Pencarian
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 226 dari 556
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 1 Tahun 2023
Satuan Biaya Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 227 dari 556
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 040/Men/KL.01/11/2022 Tahun 2022
Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian AgamaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 228 dari 556
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 21 Tahun 2022
Pelaksanaan Umpan Balik Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perjanjian kerjasama 229 dari 556
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor TF.JKT/ECED/PKS/XII/467 Tahun 2022
Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia
Yayasan Bhakti Tanoto Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPeraturan Menteri 230 dari 556
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri 231 dari 556
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022
Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Peraturan Menteri 232 dari 556
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 233 dari 556
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 034/Men/KL.01/09/2022 Tahun 2022
Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Universitas WarmadewaPerjanjian kerjasama 234 dari 556
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 009/ Setmen.Birohh/KL.02/04/2022 Tahun 2022
Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak United Nation Children Funds IndonesiaPerjanjian kerjasama 235 dari 556
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 014/Setmen.Birohh/KL.01/7/2022 Tahun 2022
Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yayasan Wahana Visi IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 236 dari 556
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 001/Setmen.Birohh/KL.01/2/2022 Tahun 2022
Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 237 dari 556
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 012/Men/KL.01/6/2022 Tahun 2022
Sinergisitas Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 238 dari 556
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 3498/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2022 Tahun 2022
Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 239 dari 556
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor B/140/UN14/HK.07.00/2022 Tahun 2022
Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Universitas Udayana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 240 dari 556
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 036/Setmen.Birohh/KL.01/10/2022 Tahun 2022
Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Perencanaan
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
