2006
UU NO. 7, : 14 HLM
Undang-undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

ABSTRAK :
  • Setiap warga negara mempunyai peran, fungsi, tanggung jawab, dan kedudukan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kententuan dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia, sehinga dipandang perlu mengesahkan Konvensi ini.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang berisikan Kesepakatan hak asasi internasional secara khusus yang mengatur hak-hak perempuan dan anak perempuan. Konvensi CEDAW mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak asasi manusia, norma-norma dan standar kelakuan serta kewajiban negara-negara peserta (sepakat untuk memenuhinya), Mewajibkan negara-negara peserta untuk memastikan adanya pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan, serta penikmatan hak-hak asasi oleh perempuan tanpa diskriminasi serta mengharuskan negara-negara peserta agar lebih banyak melakukan sesuatu bukan hanya sekedar memastikan tidak ada peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan, tapi juga memastikan bahwa semua hal yang diperlukan perempuan bisa dinikmati hak- aknya secara penuh. Untuk memenuhi semua pengaturan tersebut prinsip yang digunakan adalah prinsip kesetaraan Substantif, prinsip Non Diskriminatif, dan prinsip Kewajiban Negara. Prinsip kesetaran substansif adalah yaitu kesetaraan riil yang didasarkan atas prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menjamin tidak hanya kesetaraan dalam kesempatan, namun kesetaraan riil, kesetaraan yang secara nyata tercermin dalam hasil, sedangkan prinsip non diskriminatif adalah setiap pembedaan, pengucilan/pengesampingan atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau maksud yang merugikan atau menihilkan pengakuan terhadap, kepemilikan dan penggunaan, atau pelaksanaan oleh perempuan dari hak-hak sebagai manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya berlandaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

CATATAN :
  • Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2006
  • Penjelasan : 12 hlm.
  • Lampiran : 10 hlm