2012
UU NO. 11, : 52 HLM
Undang-Undang Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

ABSTRAK :
  • Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), pasal 28G, dan Pasal 28I; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentang hak asasi manusia);Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 (tentang perlindungan anak); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (tentang perlindungan saksi dan korban); dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (tentang bantuan hukum)


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh factor diluar diri anak tersebut. Undang-Undang ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

CATATAN :
  • Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2012
    • Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
    • Penjelasan : 21 hlm