2008
UU NO. 44, : 17 HLM
Undang-Undang Tentang Pornografi

ABSTRAK :
  • Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas ditengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan social masyarakat Indonesia.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi infomasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban pornografi , Undang- ndang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini Negara , lembaga social, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan social, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

CATATAN :
  • Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 November 2008
    • Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
    • Penjelasan : 7 hlm