2014
Permen NO. 5, : 60 HLM
Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

ABSTRAK :
  • Bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PengarusutamaannGender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No 7 Thn 1984; UU No 23 Thn 2002; UU No 32 Thn 2004; UU No 17 Thn 2007; UU No 14 Thn 2008; Permen No 38 Thn 2007; KepPres Nmr 36 Thn 1990; InPres No 9 Thn 2000; Permendagri No 67 Thn 2011; Permen PP dan PA Nomor 6 Thn 2009.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam Permen ini diatur mengenai Data gender dan anak yang menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersedian data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Hal hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dankehidupan  masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. pedoman penyelenggaraan sitem data gender dan anak ini meliputi konsep dan definisi data terpilah termasuk anak, statistik gender dan anak. Dalam implementasinya meliputi seluruh aspek kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kementerian/lembaga dan daerah 

CATATAN :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2014