2014
Permen NO. 4, : 73 HLM
Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah

ABSTRAK :
  • Dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU.No 25 Thn 2004;, UU No.23 Thn 2004;, PP No.38 Thn 2007;, PP No.19 Thn 2010;, Perpres No. 5 Thn 2010;, Perpres No. 24 Thn 2010; Perpres No. 1 Thn 2010; Perpres No. 3 Thn 2010; Perpres No. 9 Thn 2000; PerMendagri No. 21 Thn 2011; PerMendagri No.8 Thn 2009; Permendagri No 67 Thn 2011; Permen PP dan PA No.2 Thn 2013;


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pedoman ini berlaku bagi seluruh Kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dan juga dalam permen ini diatur mengenai proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan dan indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG. Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian keluaran (output) dari program/kegiatan yang telah memiliki lembar Gender Budget Statement (GBS)

CATATAN :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2014