2014
UU NO. 23, : 460 HLM
Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah

ABSTRAK :
  • Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Berdasarkan hal tersebut perlu merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan belum mengkomodir hal-hal tersebut diatas.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2).


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Urusan Pemerintahan, Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Penataan Daerah,Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah, Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembuatan Peraturan Daerah, Inovasi Daerah. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah- Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

CATATAN :
  • Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2014
  • Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.
  • Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Penjelasan : 101 hlm.
  • Lampiran : 147 hlm
  • Pengaturan yang terkait PP dan PA diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang mengatur mengenai pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Penambahan substansi baru dalam Pasal 250 ayat (2) mengatur mengenai Perda dan juga Perkada (Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur) dilarang bermaterikan yang bersifat diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar- olongan, dan gender. Dengan penambahan substansi baru tersebut, maka memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan klarifikasi atau membatalkan Perda dan juga Perkada (Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur) yang diskriminasi (khususnya diskriminasi gender). Ketentuan ini juga menjadi peluang untuk mengimplementasikan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dalam penyusunan legislasi di daerah. Substansi yang terakhir diatur mengenai pembagian urusan PP dan PA antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam lampiran UU ini