Evaluasi Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019
Biro Hukum dan Humas c.q Bagian Hukum dan Perundang-undangan mengadakan kegiatan Evaluasi Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Proleg Kemen PPPA) dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Agustus 2019
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S dalam paparannya menjelaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dibentuk sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat
Konsultasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
Pada hari Jumat, 26 Juli 2019 bertempat di ruang rapat Dewi Sartika Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas beserta jajaran Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan menerima Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima yang didampingi oleh staf Sekretariat DPRD serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima.
Konsultasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara yang diwakili langsung oleh Bapak Forseman selaku Kepala Dinas menerangkan maksud kedatangannya dalam rangka Konsultasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang KLA ke Biro Hukum dan Humas KemenPPPA. Beliau menerangkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara sudah berkomitmen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak...
Implementasi pengembangan website jaringan dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
