Pertimbangan Dan Analisis Hukum Terkait Permasalahan Perempuan Dan Anak
Pertimbangan dan Analisis hukum merupakan titik pijak dalam upaya menyusun kajian atas peraturan perundang-undangan sehingga akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih implementatif
Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Atau Produk Hukum Terkait Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Dalam rangka rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
Evaluasi Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019
Biro Hukum dan Humas c.q Bagian Hukum dan Perundang-undangan mengadakan kegiatan Evaluasi Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Proleg Kemen PPPA) dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Agustus 2019
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S dalam paparannya menjelaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dibentuk sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat
Konsultasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
Pada hari Jumat, 26 Juli 2019 bertempat di ruang rapat Dewi Sartika Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas beserta jajaran Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan menerima Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima yang didampingi oleh staf Sekretariat DPRD serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima.
