Filter Pencarian
Undang-undang 1 dari 810
Berlaku
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2026
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Keputusan Sekretaris Kementerian 2 dari 810
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 70 Tahun 2026
Penanggung Jawab dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026
Keputusan Bersama 3 dari 810
Berlaku
Keputusan Bersama Nomor 3/MenPPA/SKB/VI/2026 Tahun 2026
Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Hukum Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan KorbanKeputusan Menteri 4 dari 810
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 99 Tahun 2026
Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keputusan Menteri 5 dari 810
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 103 Tahun 2026
Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan
Keputusan Menteri 6 dari 810
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 105 Tahun 2026
Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Keputusan Menteri 7 dari 810
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2026
Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 8 dari 810
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 12/NKB/M.KOP/2026 Tahun 2026
Peningkatan Sinergi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Penguatan dan Pengembangan Koperasi
Kementerian Koperasi Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaKeputusan Sekretaris Kementerian 9 dari 810
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 63 Tahun 2026
Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026
Perjanjian kerjasama 10 dari 810
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2026 Tahun 2026
Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaPerjanjian kerjasama 11 dari 810
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor PKS.5/G/G.5/PLB.1.1/B/04/2026 Tahun 2026
Sinergitas Pengelolaan Sampah Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaPerjanjian kerjasama 12 dari 810
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 004/Setmen.Birohk/KL.01 /04/2026 Tahun 2026
Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan MakananNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 13 dari 810
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 007/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026 Tahun 2026
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Literasi Dan Inklusi Keuangan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Women’s World Banking, IncNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 14 dari 810
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 005/Men/KL.0l/04/2026 Tahun 2026
Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Perlindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara BaratNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 15 dari 810
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 010/PM.04/K1/04/2026 Tahun 2026
Implementasi Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
